To you the students of Law Faculty, the following is an example of headings thesis or final project. Hopefully helpful.
1. Pengangkatan anak wni oleh orang asing
2. Tanggung jawab penerbit terhadap penerbitan bilyet giro yang tidak ada dananya
3. Deposito sebagai jaminan pemberian kredit pada bank
4. Problematika perwakapan tanah hak milik dan cara penyelesaian (studi di kua kec. Gondang legi kab. Malang)
5. Kosong
6. Kosong
7. Tanggung jawab perusahaan pengalengan udang terhadap konsumen yang dirugikan [studi kasus perusahaan pengalengan udang di situbondo]
8. Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan sistem kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi antara pn pertamina balikpapan dengan union oil company (uno gal) studi di pn pertamina balikpapan
9. Penerapan pejabat pembuat akte tanah menurut peraturan pemerintah no. 24 th 1997 dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah [studi di kantor notaris dan ppat tenggarong kaltim]
10. Perbandingan kedudukan anak angkat dalam hal pewarisan menurut hukum adat bali dan hukum islam
11. Peran koperasi pegawai negeri dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di kodya yk
12. Peranan dan tanggung jawab pt. Aserindo sebagai penjamin sureti bond wilayah jateng diy
13. Pertanggung jawaban perdata manajer investasi terhadap investor yang dirugikan dalam reksa dana
14. Kedudukan hukum petok d dalam pembuktian hak milik atas tanah setelah berlakunya undang-undang no. 5 th 1960
15. Gugatan pembatalan piutang dan lelang negara (pelelangan negara wilayah bandung ii jabar)
16. Tinjauan yuridis tentang alasan perceraian karena istri menjadi tki di pengadilan agama bantul
17. Upaya penyaluran pendayagunaan tenaga kerja penyandang cacat fisik di kota yk
18. Kosong
19. Tanggung jawab lessor dalam perjanjian leasing dengan sistem operating lease sebagai salah satu alternatif pembiayaan suatu perusahaan (studi kasus di cv. Prima computer yk)
20. Kosong
21. Prospek penyelesaian hukum yang dilakukan tentang kasus pembajakan program komputer di perusahaan rambi sorft menurut uu no. 16 th 2002
22. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kotak pos pada pt. Pos indonesia di daerah tingkat ii kodya yk
23. Tanggung jawab pemegang saham dalam penyelesaian utang blb melalui skim penyelesaian utang blbi melalui skim penyelesaian kewajiban pemegang saham
24. Pelaksanaan perjanjian kredit kepemilikan rumah bank tabungan negara tingkat ii cirebon
25. Tanggung jawab pt. Pos indonesia (persero) terhadap pengiriman belanja lewat pos (mail order) di kantor besar pt. Pos indonesia (persero) cabang yk
26. Tanggung jawab direksi perseroan terbuka dalam kerangka good corporate governance di pasar modal
27. Pelaksanaan pewarisan menurut hukum adat di wilayah kodya yk
28. Pelaksanaan pengangkatan wali serta perlindungan anak dalam panti asuhan di kodya yk
29. Implementasi hubungan keluarga antara pemerintah pusat dan daerah di era otonomi di prop. Riau th 2003-2004
30. Tinjauan yuridis tentang berakhir nya perseroan terbatas dalam praktek
31. Peran serta asean dalam penyelesaian sengketa antara indonesia dan malaysia
32. Tinjauan yuridisi terhadap masalah pertanahan berkaitan dengan penataan ruang
33. Transaksi efek dalam sistim perdagangan tanpa warkat di bej
34. Tanggung jawab emiten dan wali amanat terhadap obligasi tidak dibayar
35. Tanggung jawab pemegang saham dalam penyelesaian kewajiban pemegang saham
36. Pelaksanaan transaksi bagi hasil tanah pertanian menurut hukum adat setelah berlakunya uu no. 2 th 1960 di kec. Sewon kab. Bantul
37. Penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan melalui kantor pelayanan piutang dan lelang negara (kp 21, n) yk
38. Pelaksanaan uu no. 3 th 1982 tentang wajib daftar perusahaan dan pengaruhnya terhadap perkembangan perusahaan di daerah kab. Kebumen
39. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pt. Kereta api (persero) dengan pt. Jasa raharja (persero) tentang asuransi kecelakaan penumpang kereta api di bandung
40.implikasi asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian franchise di indonesia
41. Sistem pembayaran hutang bagi hasil dan perlindungan hukumnya bagi pemegang obligasi syariah mudharobah pt. Indosat
42. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita ekscuktorial dan segala eksesnya di pn padang
43.pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pt. Telkom dengan pengelola warung telekomunikasi di kodya surakarta
44. Dipertahankan di depan dewan penguji skripsi fakultas hukum universitas ahmad dahlan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana ilmu hukum
45. Pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian menurut uu no. 1 th 1994 di kodya yk
46. Sanksi adat carok berkaitan dengan pasal 340, 338 dan 391 dati ii sumenep madura
47. Pelaksanaan perjanjian kredit bank dengan jaminan hak milik rumah pada bank danamon cabang pagar alam sumsel
48. Perlindungan hukum terhadap pembelian melalui e-commerce
49. Perilaku menggadaikan masyarakat jongrangan
50. Pelaksanaan perjanjian kredit umum pedesaan (kupedes) dengan jaminan surat kuasa membebankan hak tanggungan (skhmt) pada pt. Bank rakyat indonesia cab. Katamso yk
51. Pengaruh pembangunan ketenagakerjaan terhadap peningkatan pad kab. Sleman
52. Tinjauan yuridis pembebanan hak tanggung sebagai jaminan kredit di bri unit pocowinatan yk
53. Pelaksanaan turun waris menurut hukum adat di kel. Rejowinangun kec. Kotagede kota yk
54. Tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan barang melalui jasa kereta api di pt. Herona express yk
55. Pelaksanaan garansi bagi konsumen sepeda motor merpati motor
56. Pelaksanaan asuransi jiwa dalam kecelakaan penumpang dan lalu lintas pada pt. Jasa raharja persero cabang jl. Magelang yk
57. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada bank bpd diy cabang senopati
58. Perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan transaksi eelktronik banking melalui automated teller machine (atm) [studi kasus di bank mandiri cabang dili timor leste]
59. Peranan badan perwakafan desa dalam upaya peningkatan peranan pemerintah di desa pada pelayanan masyarakat di desa sendang arum kec. Minggir kab. Sleman
60.pelaksanaan perjanjian antara papmi (perhimpunan mode indonesia) dengan peragawan dan peragawati tentang peragaan busana di kta yk
61. Tinjauan yuridis penangan bank bermasalah oleh bank indonesia melalui proses merger
62. Studi perbandingan terhadap kedudukan pengurus suatu pt menurut uu no. 1 th. 1998 dengan ketentuan dalam kuhd
63. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta program komputer menurut uu hak cipta
64. Perlindungan hukum terhadap merek dagang dan desain grafis pada kaos dadung di pt. Mandrian dari tindakan pemalsuan uang dan peniruan
65. Praktek perjanjian build operate and transfer (bot) yang menggunakan kontroksi perjanjian sewa menyewa tanah hak milik di kotamadya dati ii yk
66. Pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan di pt. Radio seronimo yk
67. Perjanjian mengulangsewakan pada pihak ketiga dalam perjanjian sewa menyewa mobil di kota yk
68. Pelaksanaan penyelenggaraaan pondokan di kel. Demangan kec. Gondokusuman kota yk
69. Prinsip keterbukaan dalam kerangka good corporate governance di pasar modal
70. Perlindungan hukum bagi pengguna jasa pengiriman paket pos pada pt. Pos indonesia (persero) cabang yk
71. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam mengkonsumsi air minum isi ulang ditinjau dari keputusan menteri republik indonesia no. 907/menkes/sk/vii/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air di kec. Kotagede yk
72.tanggung jawab pihak hotel dalam perjanjian penitipan barang di hotel ambarukmo yk
73. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pada bank bri cabang semarang
74.asuransi sosial tenaga kerja dan perkembangannya dalam praktek di diy
75. Peranan pt. Kliring deposit efek indonesia selaku lembaga penyelenggara jasa kliring penyelesaian transaksi efek dan penyimpanan di bej
76. Fungsi dan kedudukan penjamin emisi dalam proses go publik
77. Dispensi pencatatan kelahiran di dinas kependudukan dan catatan sipil daerah kota yk
78. Tinjauan yuridis tentang eksistensi pt. (persero) danareksa dengan adanya lembaga reksadana menurut kepprre no. 53 th 1990
79. Tinjauan tentang pelaksanaan sk/menkau no. 316 kmk 016/1994 dalam rangka memajukan usaha bagi pengusaha kecil dan koperasi di jateng
80. Pemakaian merek dan hubungannya dengan persaingan yang melawan hukum
81. Tinjauan yuridis tentang no. 21 th 1961 terhadap pemegang hak atas merek di jakarta
82. Fungsi dan peranan pt. (persero) danareksa dalam pemasyarakatan saham pt. Go publik melalui pasar modal
83. Studi implementeasi uu no. 19 th 2002 tentang hak cipta dalam pemberantasan kaset vcd bajakan di surakarta
84. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaaan pembangunan jalan tembus sarangan tawangmangu di kab. Magetan menurut keppres no. 55 th. 1993
85. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa gudang barang lempuyangan milik pt. Kai daop vi yk
86. Pelaksanaan asuransi sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja perusahaan di kab. Hulelang
87. Perjanjian sewa menyewa bis pada perusahaan otobis efisiensi di daerah kab. Kebumen 88.pengaruh pengiriman pasukan multinasional ke timor-timor terhadap kedaulatan negara indonesia
89. Pelaksanaan penerapan baku mutu lingkungan bagi rsud wonosari di kab. Dati ii gunung kidul
90. Pelaksanaan tugas dan kewenangan dinas perhutanan dan konservasi tanah dalam perlindungan hukum kualitas hutan lindung di daerah tingkat ii sleman
91. Permohonan dan pendaftaran hak pakai atas tanah negara oleh perum perhutani kesatuan pemangkuan hutan semarang
92. Pelaksanaan asuransi kesehatan mahasiswa berdasarkan pp no. 69 yh 1991 jo pp. No. 6 th 1992 pada pt. (persero) asuransi kesehatan indonesia
93. Faktor-faktor yang mendorong dipergunakannya bentuk usaha persekutuan komanditer dibandingkan dengan firma dalam praktek di diy
94. Kebijakan pengendalian dan penyelesaian risiko yang diterapkan oleh pt. (persero) kliring dan jaminan bursa komoditi dalam rangka pelaksanaan kontrak perjanjian
95.pelaksanaan ekspor tembakau pt. Perkebunan nusantara x (persero) dengan menggunakan l/c [studi kasus pt. Perkebunan x (persero) kebun kebenaran/gayam/wedi birit klaten
96. Pelaksanaan asuransi sosial kecelakaan penumpang oleh pt. (persero) jasa raharja terhadap penumpang pengangkutan laut antar pulau di prop. Sultra
97. Kredit usaha tani macet (studi kasus kud ”pamong mitra” kec. Parakan kab. Temanggung)
98.surat keputusan memperindag no. 527/mpu/kep/2004 tentang ketentuan impor gula sebagai penanggulangan impor gula ilegal
99. Permohonan dan pendaftaran hak pakai atas tanah negara oleh perum perhutani kesatuan pemangkuan hutan semarang
100. Hubungan hukum antara bank penerbit dengan pemegang kartu dalam perjanjian penerbitan kartu kredit di yk
101. Pelaksanaan uu perlindungan konsumen di yk
102. Tinjauan terhadap pelaksanaan uu no. 3 th. 1992 tentang jaminan tenaga kerja (pelaksanaan program jamian pt. Kai (persero) daop vi yk)
103. Tinjauan yuridis pelaksanaan pembuatan perjanjian baku setelah berlakunya uu no. 8 th. 1999 tentang perlindungan konsumen (studi pada perjanjian jual beli sepeda motor secara kredit di wilayah kota yk prop diy)
104. Perkembangan perserikatan bangsa-bangsa setelah adanya kasus serangan amerika serikat ke indonesia yang dilancarkan pada tanggal 20 maret 2003
105. Pendaftaran hak pakai yang diberikan oleh pemerintah daerah kab. Bandung kepada bekas transmigram timor-timor
106. Kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anak luar kawin (kajian komparasi antara kum perkawinan indonesia dengan 4 madzhab besar)
107. Pernikahan antara muslim dengan non muslim (kajian komparasi antara hukum perkawinan di indonesia dengan 4 madzhab besar)
108. Hubungan hukum antara konsumen dengan perusahaan krupuk jaring mas di kab. Rembang ditinjau dari aspek pemasaran produksinya
109. Aspek yuridis mengenai tanggung jawab pengangkut barang dengan menggunakan alat angkut oleh perusahaan pengangkutan cv. Sriwijaya bangkit di semarang
110. Pelaksanaan pembinaan dan kerja sama pt. Sandi furniture semarang dalam sistem sub-kontrakting guna menunjang pertumbuhan industri kecil kerajinan rotan
111. Peranan barang jaminan dan perjanjian kredit dalam kaitannya pengurusan piutnag negara di kanwil v buplu prop. Jataeng
112. Kebijakan perum damri dan implementasinya dalam memenuhi kebutuhan angkutan kota di kodya semarang dan permasalahannya
113. Tinjauan yuridis tentang penilikan saham perseroan terbatas di tp. Dieng djaya kalianget kab. Wonosobo
114. Pengaruh pp. No 17/1998 terhadap usaha pelayaran nasional di pt. Pelni semarang – 92
115. Studi pendahuluan mengenai cara kerja bkpmd tingkat i jateng dalam pelaksanaan pma/pmdn di wilayah prop. Jateng
116. Peranan perusahaan umum pelabuhan iii cabang tanjung emas dalam menunjang operasionalnya pelbuhan tanjung emas semarang
117. Kosong
118.t injauan hukum peranan agen perusahaan dalam menunjang distribusi hasi produksi pt. Kubota indonesia di semarang
119. Proses pemasaran hasil produksi ubin dan teraso merk “badak” di kodya semarang dan permasalahannya
120. Peralihan dari perusahaan negara perkebunan menjadi perusahaan perseroan terbatas beserta akibat hukumnya di pt. Perkebunan xviii (persero) semarang
121. Peranan bulog jateng dalam penyaluran beras pada golongan anggaran dan golongan non anggaran
122. Peranan unibank dalam prospek menunjang landas pembangunan di indonesia melalui kuk
123. Interaksi desa kota dan pengaruhnya terhadap masalah kependudukan di kodia semarang
124. Peranan pt. Central java marine products co (pt. Gejamp) semarang dalam meningkatkan ekspor udang sebagai salah satu ekspor non migas
125. Pengaruh kwalitas produksi terhadap pemasaran pada pt. Amor abadi semarang
126. Peranan panitia urusan piutang negara (pupn) atas badan urusan piutang dan lelang negara (bupln) semarang terhadap penyelesaian kredit macet pada bank-bank pemerintah di jateng
127. Usaha-usaha pemerintah dalam menggalakkan penerapan standarisasi industri (ssi) terhadap produksi genteng press di kab. Dati ii kudus
128. Klasifikasi rotan dalam menunjang devisa negara (studi kasus pt. Sandi furniture dan permasalahannya)
129. Tinjauan yuridis perum perumnas dalam pengadaan perumahan di kotamadya semarang
130.tinjauan yuridis pelaksanaan bongkar muat barang khususnya bahan pokok milik dolog sebelum dan sesudah samodranisasi di pelabuhan tanjung mas semarang
131.peranan dan fungsi kebijaksanaan pemerintah tanggal 21 november 1988 dalam menunjang kelancaran arus barang ekspor non migas di jateng
132. Studi pendahuluan mengenai cara kerja bkpmd tingkat i jateng dalam pelaksanaan pma/pmdn di wilayah prop. Jateng
133. Permasalahan yang timbul dalam hubungan hukum pt. Phapros sebagai produsen dengan distributor
134. Peranan barang jaminan dan perjanjian kredit dalam kaitannya pengurusan piutang negara di kanwil v bupln prop jateng
135. Hubungan hukum antara konsumen dengan perusahaan krupuk jaring mas di kab. Rembang ditinjau dari aspek pemasaran produksinya
136. Studi banding tentang pelaksanaan pengangkutan barang antara perum pos dan giro wonogiri dengan pt. Elteha interna
137. Keikutsertaan perusahaan penerbit buku pt. Intan pariwara klaten pada pt. Astek ditinjau dari uu no. 2 th 1951
138. Perkembangan angkutan udara dalam usaha meningkatkan pelayanan jasa penerbangan di bandar udara akhmad yani semarang
139. Peranan perwakilan bpkp prop. Jateng sebagai satu unsur aparat pengawasan fungsional pemerintah
140. Tinjauan yuridis pelaksanaan tera dan tera ulang pada kantor bidang merologi semarang dan permasalahannya
141. Peranan badan pengawas perusahaan daerah prop dati i jateng terhadap pelaksanaan kegiatan bumd di wilayah jateng
142. Dampak kebijaksanaan deregulasi debirokratisasi industri khususnya investasi dari industri tekstil di kodia semarang dan sekitarnya
143. Tinjauan yuridis perubahan status perum telkom menjadi persero telkom
144. Beberapa aspek hubungan hukum antara kreditor dan debitur pada kredit intensifikasi sarat karung rakyat (iskara)
145. Penerapan uu no. 8 th 1983 dan kaitannya dengan pt. Bitratex sebagai perusahaan pma
146. Kedudukan tugas dan wewenang bpkp (studi perwakilan bpkp prop. Jateng)
147. Pelaksanaan ekspor udang di pt. Cejamp kotamadya semarang dan permasalahannya
148. Tinjauan yuridis perkembangan penggunaan bilyet giro beserta permasalahannya dalam lalu lintas perdagangan melalui bank pembangunan indonesia di semarang
149. Peranan unibank dalam prospek menunjang landas pembangunan di indonesia melalui kuk
150. Peranan unibank dalam prospek menunjang landas pembangunan di indonesia melalui kuk
151. Pelaksanaan tanggung jawab pt. Garuda khususnya pengangkutan barang menurut ordonasi pengangkutan udara indonesia (stbl-1939;100) dan permasalahannya di kodya semarang
152. Usaha-usaha yang dilakukan bkpmd jateng dalam rangka mendorong perusahaan dengan fasilitas modal dalam negeri untuk meningkatkan ekpor non migas
153. Peranan rencana tata ruang dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di prop. Riau
154. Peranan pt. Danareks sekuritas dalam menjaga likuiditas perdagangan obligasi ritel di pasar sekunder
155. Peranan pejabat pembuat akta ikrar wakap (piaiw) dalam rangka menertibkan tanah wakaf sebelum dan sesudah berlakunya pp no. 28 th 1997
156. Pelaksanaan perjanjian kerja penyiar antara penyiar televisi dengan tvri stasiun yk
157. Pelaksanaan perjanjian pola turn key antara pt. Telkom indo primakarya
158. Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor roda dua di daerah kab. Rembang
159. Pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum adat suku may brat di kec. Aifat kab. Sorong selatan
160. Studi kasus perkwanian di bawah umur berlakunya uu no. 1 th. 1974 di kec. Kota arga makmur bengkulu
161. Sm 59
162. Aspek perdata dalam pelaksanaan informed consent pada operasi medis di rsud kab. Bantul
163. Letter sebagai jaminan dalam perjanjian kredit di bank rakyat indonesia (tinjauan yuridis tentang penggunaan letter c sebagai jaminan di bri unit dlingo
164. Tanggung jawab borg tocht terhadap debitur yang dinyatakan pailit dalam perjanjian utang piutang uang
165. Akibat perceraian terhadap harta perkawinan bagi yang beragama islam setelah berlakunya uu no. 1 th. 1974 di daerah kab. Bantul (studi kasus di pa bantul)
166. Pelaksanaan perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga pengajar pada lembaga pendidikan nonformal bahasa inggris intensif english course cabang yk
167. Pelaksanaan perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga pengajar pada lembaga pendidikan nonformal bahasa inggris intensif english course cabang yk
168. Pelaksanaan jual beli harta bersama yang dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak pasangan suami istri (studi kasus di kodya tingkat ii malang)
169. Pelaksanaan pewarisan dikalangan warga keturunan tionghoa menurut hukum adat di kec. Gondomanan yk
170. Pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum adat di kec. Sukmajaya kota depok
171. Pelaksanaan pewarisan menurut hukum adat di kec. Ngaglik kab. Sleman
172. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut hukum adat setelah berlakunya uu no. 2 th. 1960 di kec. Semanding kab. Tuban
173. Tinjauan yuridis tentang perlindungan hak cipta bidang program komputer menurut uu no. 12 th 1997
174. Perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa konsumen
175. Perlindungan hukum para pihak dalam transaksi pembayaran dengan kartu kredit
176. Rollover commercial paper jatuh tempo dan alternatif perlindungannya bagi investor
177. Pelaksanaan pewarisan dikalangan warga keturunan tionghoa menurut hukum adat di kec. Gondomanan yk
178. Pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan hukum terhadap praktek persaingan curang
179. Tanggung jawab pt. Bca tbk dalam penyelenggaraaan internet banking [studi kasus pada kantor pt. Bca tbk jl. Jendral sudirman prop. Diy
180. Penegakan hukum terhadap ijin reklame di kab. Sleman
181. Pertanggungjawaban pt. Kai terhadap pengangkutan penumpang dan barang di stasiun tugu yk
182. Implementasi pasal ii uu no. 36 th 1999 tentang telekomunikasi terhadap pengguna frekuensi ilegal radio amatir dan radio antara penduduk indonesia di kota yk
183. Pelaksanaan perjanjian kredit bagi pengguna kecil pada bank perkreditan rakyat di kab. Dati ii bantul
184. Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap konsumen air mineral isi ulang pada daerah kab. Sleman
185. Jual beli paket wisata pada biro perjalanan ditinjau dari hukum perdata di kotamadya yk
186. Suatu tinjauan tentang pelaksanaan sewa menyewa tanah kas desa
187. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam praktek pelayanan kredit umum pedesaan dengan flafond sampai dengan 3 juta di bri unit ngasem yk
188. Proses kliring atas warkat bilyet giro yang dilaksanakan pada bank niaga diy
189. Proses pengadilan bagi penyalur tenaga kerja indonesia ilegal di yk
190. Aspek perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas perusahaan anak dalam perusahaan kelompok dengan induk perusahaan bumn (persero)
191. Pelaksanaan perjanjian swewa menyewa sound system pada studio musik cv. Shaka multi irama di yk
192. Perlindungan hukum bagi pengguna jasa pos kilat khusus pada pt. Pos indonesia yk
193. Pelaksanaan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di pengadilan agama semarang
194. Pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan milik pemerintah di kab. Bantul prop diy
195.. Kosong
196. Pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan milik pemerintah di kab. Bantul prop diy
197. Novasi sebagai salah satu upaya penyelesaian kredit macet oleh bank (studi di bank cabang pontianak)
198. Perkembangan investasi asing pada era otonomi daerah di prop riau
199. Tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan barang melalui jasa kereta api di pt. Herona express yk
200. Penegakan norma hukum dalam upaya kualitas garam beryodium di kab. Pati
201. Hak tertanggung untuk memperoleh penggantian biaya pengobatan dalam asuransi kesehatan gajah mada medical centre (gmc) yk
202. Pelaksanaan surety band di pt. Asuransi umum bumi putra muda 1967 cabang yk
203. Pelaksanaan kebijakan manajemen kepegawaian akibat pengalihan bentuk perusahaan jawatan ke perusahaan perseroan terbatas di pt. Tvri (persero)
204. Peranan dinas perhubungan prop. Diy dalam penyelenggaraan angkutan bus perkotaan di wilayah aglomerasi perkotaan yk
205. Pembebasan pengenaan pajak pertambahan nilai di bidang 206. Pelayanan niaga nasional dalam perspektif hukum bisnis
206. Fidusia sebagai jaminan kredit ditinjau dari segi pengamanannya dalam praktek di pt. Fif yk
207. Implementasi kebijakan pengurangan pajak bumi dan bangunan bagi veteran dalam sistem keuangan daerah di kab. Slema
2. Tanggung jawab penerbit terhadap penerbitan bilyet giro yang tidak ada dananya
3. Deposito sebagai jaminan pemberian kredit pada bank
4. Problematika perwakapan tanah hak milik dan cara penyelesaian (studi di kua kec. Gondang legi kab. Malang)
5. Kosong
6. Kosong
7. Tanggung jawab perusahaan pengalengan udang terhadap konsumen yang dirugikan [studi kasus perusahaan pengalengan udang di situbondo]
8. Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan sistem kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi antara pn pertamina balikpapan dengan union oil company (uno gal) studi di pn pertamina balikpapan
9. Penerapan pejabat pembuat akte tanah menurut peraturan pemerintah no. 24 th 1997 dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah [studi di kantor notaris dan ppat tenggarong kaltim]
10. Perbandingan kedudukan anak angkat dalam hal pewarisan menurut hukum adat bali dan hukum islam
11. Peran koperasi pegawai negeri dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di kodya yk
12. Peranan dan tanggung jawab pt. Aserindo sebagai penjamin sureti bond wilayah jateng diy
13. Pertanggung jawaban perdata manajer investasi terhadap investor yang dirugikan dalam reksa dana
14. Kedudukan hukum petok d dalam pembuktian hak milik atas tanah setelah berlakunya undang-undang no. 5 th 1960
15. Gugatan pembatalan piutang dan lelang negara (pelelangan negara wilayah bandung ii jabar)
16. Tinjauan yuridis tentang alasan perceraian karena istri menjadi tki di pengadilan agama bantul
17. Upaya penyaluran pendayagunaan tenaga kerja penyandang cacat fisik di kota yk
18. Kosong
19. Tanggung jawab lessor dalam perjanjian leasing dengan sistem operating lease sebagai salah satu alternatif pembiayaan suatu perusahaan (studi kasus di cv. Prima computer yk)
20. Kosong
21. Prospek penyelesaian hukum yang dilakukan tentang kasus pembajakan program komputer di perusahaan rambi sorft menurut uu no. 16 th 2002
22. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kotak pos pada pt. Pos indonesia di daerah tingkat ii kodya yk
23. Tanggung jawab pemegang saham dalam penyelesaian utang blb melalui skim penyelesaian utang blbi melalui skim penyelesaian kewajiban pemegang saham
24. Pelaksanaan perjanjian kredit kepemilikan rumah bank tabungan negara tingkat ii cirebon
25. Tanggung jawab pt. Pos indonesia (persero) terhadap pengiriman belanja lewat pos (mail order) di kantor besar pt. Pos indonesia (persero) cabang yk
26. Tanggung jawab direksi perseroan terbuka dalam kerangka good corporate governance di pasar modal
27. Pelaksanaan pewarisan menurut hukum adat di wilayah kodya yk
28. Pelaksanaan pengangkatan wali serta perlindungan anak dalam panti asuhan di kodya yk
29. Implementasi hubungan keluarga antara pemerintah pusat dan daerah di era otonomi di prop. Riau th 2003-2004
30. Tinjauan yuridis tentang berakhir nya perseroan terbatas dalam praktek
31. Peran serta asean dalam penyelesaian sengketa antara indonesia dan malaysia
32. Tinjauan yuridisi terhadap masalah pertanahan berkaitan dengan penataan ruang
33. Transaksi efek dalam sistim perdagangan tanpa warkat di bej
34. Tanggung jawab emiten dan wali amanat terhadap obligasi tidak dibayar
35. Tanggung jawab pemegang saham dalam penyelesaian kewajiban pemegang saham
36. Pelaksanaan transaksi bagi hasil tanah pertanian menurut hukum adat setelah berlakunya uu no. 2 th 1960 di kec. Sewon kab. Bantul
37. Penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan melalui kantor pelayanan piutang dan lelang negara (kp 21, n) yk
38. Pelaksanaan uu no. 3 th 1982 tentang wajib daftar perusahaan dan pengaruhnya terhadap perkembangan perusahaan di daerah kab. Kebumen
39. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pt. Kereta api (persero) dengan pt. Jasa raharja (persero) tentang asuransi kecelakaan penumpang kereta api di bandung
40.implikasi asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian franchise di indonesia
41. Sistem pembayaran hutang bagi hasil dan perlindungan hukumnya bagi pemegang obligasi syariah mudharobah pt. Indosat
42. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita ekscuktorial dan segala eksesnya di pn padang
43.pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pt. Telkom dengan pengelola warung telekomunikasi di kodya surakarta
44. Dipertahankan di depan dewan penguji skripsi fakultas hukum universitas ahmad dahlan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana ilmu hukum
45. Pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian menurut uu no. 1 th 1994 di kodya yk
46. Sanksi adat carok berkaitan dengan pasal 340, 338 dan 391 dati ii sumenep madura
47. Pelaksanaan perjanjian kredit bank dengan jaminan hak milik rumah pada bank danamon cabang pagar alam sumsel
48. Perlindungan hukum terhadap pembelian melalui e-commerce
49. Perilaku menggadaikan masyarakat jongrangan
50. Pelaksanaan perjanjian kredit umum pedesaan (kupedes) dengan jaminan surat kuasa membebankan hak tanggungan (skhmt) pada pt. Bank rakyat indonesia cab. Katamso yk
51. Pengaruh pembangunan ketenagakerjaan terhadap peningkatan pad kab. Sleman
52. Tinjauan yuridis pembebanan hak tanggung sebagai jaminan kredit di bri unit pocowinatan yk
53. Pelaksanaan turun waris menurut hukum adat di kel. Rejowinangun kec. Kotagede kota yk
54. Tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan barang melalui jasa kereta api di pt. Herona express yk
55. Pelaksanaan garansi bagi konsumen sepeda motor merpati motor
56. Pelaksanaan asuransi jiwa dalam kecelakaan penumpang dan lalu lintas pada pt. Jasa raharja persero cabang jl. Magelang yk
57. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada bank bpd diy cabang senopati
58. Perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan transaksi eelktronik banking melalui automated teller machine (atm) [studi kasus di bank mandiri cabang dili timor leste]
59. Peranan badan perwakafan desa dalam upaya peningkatan peranan pemerintah di desa pada pelayanan masyarakat di desa sendang arum kec. Minggir kab. Sleman
60.pelaksanaan perjanjian antara papmi (perhimpunan mode indonesia) dengan peragawan dan peragawati tentang peragaan busana di kta yk
61. Tinjauan yuridis penangan bank bermasalah oleh bank indonesia melalui proses merger
62. Studi perbandingan terhadap kedudukan pengurus suatu pt menurut uu no. 1 th. 1998 dengan ketentuan dalam kuhd
63. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta program komputer menurut uu hak cipta
64. Perlindungan hukum terhadap merek dagang dan desain grafis pada kaos dadung di pt. Mandrian dari tindakan pemalsuan uang dan peniruan
65. Praktek perjanjian build operate and transfer (bot) yang menggunakan kontroksi perjanjian sewa menyewa tanah hak milik di kotamadya dati ii yk
66. Pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan di pt. Radio seronimo yk
67. Perjanjian mengulangsewakan pada pihak ketiga dalam perjanjian sewa menyewa mobil di kota yk
68. Pelaksanaan penyelenggaraaan pondokan di kel. Demangan kec. Gondokusuman kota yk
69. Prinsip keterbukaan dalam kerangka good corporate governance di pasar modal
70. Perlindungan hukum bagi pengguna jasa pengiriman paket pos pada pt. Pos indonesia (persero) cabang yk
71. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam mengkonsumsi air minum isi ulang ditinjau dari keputusan menteri republik indonesia no. 907/menkes/sk/vii/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air di kec. Kotagede yk
72.tanggung jawab pihak hotel dalam perjanjian penitipan barang di hotel ambarukmo yk
73. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pada bank bri cabang semarang
74.asuransi sosial tenaga kerja dan perkembangannya dalam praktek di diy
75. Peranan pt. Kliring deposit efek indonesia selaku lembaga penyelenggara jasa kliring penyelesaian transaksi efek dan penyimpanan di bej
76. Fungsi dan kedudukan penjamin emisi dalam proses go publik
77. Dispensi pencatatan kelahiran di dinas kependudukan dan catatan sipil daerah kota yk
78. Tinjauan yuridis tentang eksistensi pt. (persero) danareksa dengan adanya lembaga reksadana menurut kepprre no. 53 th 1990
79. Tinjauan tentang pelaksanaan sk/menkau no. 316 kmk 016/1994 dalam rangka memajukan usaha bagi pengusaha kecil dan koperasi di jateng
80. Pemakaian merek dan hubungannya dengan persaingan yang melawan hukum
81. Tinjauan yuridis tentang no. 21 th 1961 terhadap pemegang hak atas merek di jakarta
82. Fungsi dan peranan pt. (persero) danareksa dalam pemasyarakatan saham pt. Go publik melalui pasar modal
83. Studi implementeasi uu no. 19 th 2002 tentang hak cipta dalam pemberantasan kaset vcd bajakan di surakarta
84. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaaan pembangunan jalan tembus sarangan tawangmangu di kab. Magetan menurut keppres no. 55 th. 1993
85. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa gudang barang lempuyangan milik pt. Kai daop vi yk
86. Pelaksanaan asuransi sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja perusahaan di kab. Hulelang
87. Perjanjian sewa menyewa bis pada perusahaan otobis efisiensi di daerah kab. Kebumen 88.pengaruh pengiriman pasukan multinasional ke timor-timor terhadap kedaulatan negara indonesia
89. Pelaksanaan penerapan baku mutu lingkungan bagi rsud wonosari di kab. Dati ii gunung kidul
90. Pelaksanaan tugas dan kewenangan dinas perhutanan dan konservasi tanah dalam perlindungan hukum kualitas hutan lindung di daerah tingkat ii sleman
91. Permohonan dan pendaftaran hak pakai atas tanah negara oleh perum perhutani kesatuan pemangkuan hutan semarang
92. Pelaksanaan asuransi kesehatan mahasiswa berdasarkan pp no. 69 yh 1991 jo pp. No. 6 th 1992 pada pt. (persero) asuransi kesehatan indonesia
93. Faktor-faktor yang mendorong dipergunakannya bentuk usaha persekutuan komanditer dibandingkan dengan firma dalam praktek di diy
94. Kebijakan pengendalian dan penyelesaian risiko yang diterapkan oleh pt. (persero) kliring dan jaminan bursa komoditi dalam rangka pelaksanaan kontrak perjanjian
95.pelaksanaan ekspor tembakau pt. Perkebunan nusantara x (persero) dengan menggunakan l/c [studi kasus pt. Perkebunan x (persero) kebun kebenaran/gayam/wedi birit klaten
96. Pelaksanaan asuransi sosial kecelakaan penumpang oleh pt. (persero) jasa raharja terhadap penumpang pengangkutan laut antar pulau di prop. Sultra
97. Kredit usaha tani macet (studi kasus kud ”pamong mitra” kec. Parakan kab. Temanggung)
98.surat keputusan memperindag no. 527/mpu/kep/2004 tentang ketentuan impor gula sebagai penanggulangan impor gula ilegal
99. Permohonan dan pendaftaran hak pakai atas tanah negara oleh perum perhutani kesatuan pemangkuan hutan semarang
100. Hubungan hukum antara bank penerbit dengan pemegang kartu dalam perjanjian penerbitan kartu kredit di yk
101. Pelaksanaan uu perlindungan konsumen di yk
102. Tinjauan terhadap pelaksanaan uu no. 3 th. 1992 tentang jaminan tenaga kerja (pelaksanaan program jamian pt. Kai (persero) daop vi yk)
103. Tinjauan yuridis pelaksanaan pembuatan perjanjian baku setelah berlakunya uu no. 8 th. 1999 tentang perlindungan konsumen (studi pada perjanjian jual beli sepeda motor secara kredit di wilayah kota yk prop diy)
104. Perkembangan perserikatan bangsa-bangsa setelah adanya kasus serangan amerika serikat ke indonesia yang dilancarkan pada tanggal 20 maret 2003
105. Pendaftaran hak pakai yang diberikan oleh pemerintah daerah kab. Bandung kepada bekas transmigram timor-timor
106. Kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anak luar kawin (kajian komparasi antara kum perkawinan indonesia dengan 4 madzhab besar)
107. Pernikahan antara muslim dengan non muslim (kajian komparasi antara hukum perkawinan di indonesia dengan 4 madzhab besar)
108. Hubungan hukum antara konsumen dengan perusahaan krupuk jaring mas di kab. Rembang ditinjau dari aspek pemasaran produksinya
109. Aspek yuridis mengenai tanggung jawab pengangkut barang dengan menggunakan alat angkut oleh perusahaan pengangkutan cv. Sriwijaya bangkit di semarang
110. Pelaksanaan pembinaan dan kerja sama pt. Sandi furniture semarang dalam sistem sub-kontrakting guna menunjang pertumbuhan industri kecil kerajinan rotan
111. Peranan barang jaminan dan perjanjian kredit dalam kaitannya pengurusan piutnag negara di kanwil v buplu prop. Jataeng
112. Kebijakan perum damri dan implementasinya dalam memenuhi kebutuhan angkutan kota di kodya semarang dan permasalahannya
113. Tinjauan yuridis tentang penilikan saham perseroan terbatas di tp. Dieng djaya kalianget kab. Wonosobo
114. Pengaruh pp. No 17/1998 terhadap usaha pelayaran nasional di pt. Pelni semarang – 92
115. Studi pendahuluan mengenai cara kerja bkpmd tingkat i jateng dalam pelaksanaan pma/pmdn di wilayah prop. Jateng
116. Peranan perusahaan umum pelabuhan iii cabang tanjung emas dalam menunjang operasionalnya pelbuhan tanjung emas semarang
117. Kosong
118.t injauan hukum peranan agen perusahaan dalam menunjang distribusi hasi produksi pt. Kubota indonesia di semarang
119. Proses pemasaran hasil produksi ubin dan teraso merk “badak” di kodya semarang dan permasalahannya
120. Peralihan dari perusahaan negara perkebunan menjadi perusahaan perseroan terbatas beserta akibat hukumnya di pt. Perkebunan xviii (persero) semarang
121. Peranan bulog jateng dalam penyaluran beras pada golongan anggaran dan golongan non anggaran
122. Peranan unibank dalam prospek menunjang landas pembangunan di indonesia melalui kuk
123. Interaksi desa kota dan pengaruhnya terhadap masalah kependudukan di kodia semarang
124. Peranan pt. Central java marine products co (pt. Gejamp) semarang dalam meningkatkan ekspor udang sebagai salah satu ekspor non migas
125. Pengaruh kwalitas produksi terhadap pemasaran pada pt. Amor abadi semarang
126. Peranan panitia urusan piutang negara (pupn) atas badan urusan piutang dan lelang negara (bupln) semarang terhadap penyelesaian kredit macet pada bank-bank pemerintah di jateng
127. Usaha-usaha pemerintah dalam menggalakkan penerapan standarisasi industri (ssi) terhadap produksi genteng press di kab. Dati ii kudus
128. Klasifikasi rotan dalam menunjang devisa negara (studi kasus pt. Sandi furniture dan permasalahannya)
129. Tinjauan yuridis perum perumnas dalam pengadaan perumahan di kotamadya semarang
130.tinjauan yuridis pelaksanaan bongkar muat barang khususnya bahan pokok milik dolog sebelum dan sesudah samodranisasi di pelabuhan tanjung mas semarang
131.peranan dan fungsi kebijaksanaan pemerintah tanggal 21 november 1988 dalam menunjang kelancaran arus barang ekspor non migas di jateng
132. Studi pendahuluan mengenai cara kerja bkpmd tingkat i jateng dalam pelaksanaan pma/pmdn di wilayah prop. Jateng
133. Permasalahan yang timbul dalam hubungan hukum pt. Phapros sebagai produsen dengan distributor
134. Peranan barang jaminan dan perjanjian kredit dalam kaitannya pengurusan piutang negara di kanwil v bupln prop jateng
135. Hubungan hukum antara konsumen dengan perusahaan krupuk jaring mas di kab. Rembang ditinjau dari aspek pemasaran produksinya
136. Studi banding tentang pelaksanaan pengangkutan barang antara perum pos dan giro wonogiri dengan pt. Elteha interna
137. Keikutsertaan perusahaan penerbit buku pt. Intan pariwara klaten pada pt. Astek ditinjau dari uu no. 2 th 1951
138. Perkembangan angkutan udara dalam usaha meningkatkan pelayanan jasa penerbangan di bandar udara akhmad yani semarang
139. Peranan perwakilan bpkp prop. Jateng sebagai satu unsur aparat pengawasan fungsional pemerintah
140. Tinjauan yuridis pelaksanaan tera dan tera ulang pada kantor bidang merologi semarang dan permasalahannya
141. Peranan badan pengawas perusahaan daerah prop dati i jateng terhadap pelaksanaan kegiatan bumd di wilayah jateng
142. Dampak kebijaksanaan deregulasi debirokratisasi industri khususnya investasi dari industri tekstil di kodia semarang dan sekitarnya
143. Tinjauan yuridis perubahan status perum telkom menjadi persero telkom
144. Beberapa aspek hubungan hukum antara kreditor dan debitur pada kredit intensifikasi sarat karung rakyat (iskara)
145. Penerapan uu no. 8 th 1983 dan kaitannya dengan pt. Bitratex sebagai perusahaan pma
146. Kedudukan tugas dan wewenang bpkp (studi perwakilan bpkp prop. Jateng)
147. Pelaksanaan ekspor udang di pt. Cejamp kotamadya semarang dan permasalahannya
148. Tinjauan yuridis perkembangan penggunaan bilyet giro beserta permasalahannya dalam lalu lintas perdagangan melalui bank pembangunan indonesia di semarang
149. Peranan unibank dalam prospek menunjang landas pembangunan di indonesia melalui kuk
150. Peranan unibank dalam prospek menunjang landas pembangunan di indonesia melalui kuk
151. Pelaksanaan tanggung jawab pt. Garuda khususnya pengangkutan barang menurut ordonasi pengangkutan udara indonesia (stbl-1939;100) dan permasalahannya di kodya semarang
152. Usaha-usaha yang dilakukan bkpmd jateng dalam rangka mendorong perusahaan dengan fasilitas modal dalam negeri untuk meningkatkan ekpor non migas
153. Peranan rencana tata ruang dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di prop. Riau
154. Peranan pt. Danareks sekuritas dalam menjaga likuiditas perdagangan obligasi ritel di pasar sekunder
155. Peranan pejabat pembuat akta ikrar wakap (piaiw) dalam rangka menertibkan tanah wakaf sebelum dan sesudah berlakunya pp no. 28 th 1997
156. Pelaksanaan perjanjian kerja penyiar antara penyiar televisi dengan tvri stasiun yk
157. Pelaksanaan perjanjian pola turn key antara pt. Telkom indo primakarya
158. Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor roda dua di daerah kab. Rembang
159. Pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum adat suku may brat di kec. Aifat kab. Sorong selatan
160. Studi kasus perkwanian di bawah umur berlakunya uu no. 1 th. 1974 di kec. Kota arga makmur bengkulu
161. Sm 59
162. Aspek perdata dalam pelaksanaan informed consent pada operasi medis di rsud kab. Bantul
163. Letter sebagai jaminan dalam perjanjian kredit di bank rakyat indonesia (tinjauan yuridis tentang penggunaan letter c sebagai jaminan di bri unit dlingo
164. Tanggung jawab borg tocht terhadap debitur yang dinyatakan pailit dalam perjanjian utang piutang uang
165. Akibat perceraian terhadap harta perkawinan bagi yang beragama islam setelah berlakunya uu no. 1 th. 1974 di daerah kab. Bantul (studi kasus di pa bantul)
166. Pelaksanaan perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga pengajar pada lembaga pendidikan nonformal bahasa inggris intensif english course cabang yk
167. Pelaksanaan perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga pengajar pada lembaga pendidikan nonformal bahasa inggris intensif english course cabang yk
168. Pelaksanaan jual beli harta bersama yang dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak pasangan suami istri (studi kasus di kodya tingkat ii malang)
169. Pelaksanaan pewarisan dikalangan warga keturunan tionghoa menurut hukum adat di kec. Gondomanan yk
170. Pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum adat di kec. Sukmajaya kota depok
171. Pelaksanaan pewarisan menurut hukum adat di kec. Ngaglik kab. Sleman
172. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut hukum adat setelah berlakunya uu no. 2 th. 1960 di kec. Semanding kab. Tuban
173. Tinjauan yuridis tentang perlindungan hak cipta bidang program komputer menurut uu no. 12 th 1997
174. Perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa konsumen
175. Perlindungan hukum para pihak dalam transaksi pembayaran dengan kartu kredit
176. Rollover commercial paper jatuh tempo dan alternatif perlindungannya bagi investor
177. Pelaksanaan pewarisan dikalangan warga keturunan tionghoa menurut hukum adat di kec. Gondomanan yk
178. Pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan hukum terhadap praktek persaingan curang
179. Tanggung jawab pt. Bca tbk dalam penyelenggaraaan internet banking [studi kasus pada kantor pt. Bca tbk jl. Jendral sudirman prop. Diy
180. Penegakan hukum terhadap ijin reklame di kab. Sleman
181. Pertanggungjawaban pt. Kai terhadap pengangkutan penumpang dan barang di stasiun tugu yk
182. Implementasi pasal ii uu no. 36 th 1999 tentang telekomunikasi terhadap pengguna frekuensi ilegal radio amatir dan radio antara penduduk indonesia di kota yk
183. Pelaksanaan perjanjian kredit bagi pengguna kecil pada bank perkreditan rakyat di kab. Dati ii bantul
184. Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap konsumen air mineral isi ulang pada daerah kab. Sleman
185. Jual beli paket wisata pada biro perjalanan ditinjau dari hukum perdata di kotamadya yk
186. Suatu tinjauan tentang pelaksanaan sewa menyewa tanah kas desa
187. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam praktek pelayanan kredit umum pedesaan dengan flafond sampai dengan 3 juta di bri unit ngasem yk
188. Proses kliring atas warkat bilyet giro yang dilaksanakan pada bank niaga diy
189. Proses pengadilan bagi penyalur tenaga kerja indonesia ilegal di yk
190. Aspek perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas perusahaan anak dalam perusahaan kelompok dengan induk perusahaan bumn (persero)
191. Pelaksanaan perjanjian swewa menyewa sound system pada studio musik cv. Shaka multi irama di yk
192. Perlindungan hukum bagi pengguna jasa pos kilat khusus pada pt. Pos indonesia yk
193. Pelaksanaan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di pengadilan agama semarang
194. Pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan milik pemerintah di kab. Bantul prop diy
195.. Kosong
196. Pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan milik pemerintah di kab. Bantul prop diy
197. Novasi sebagai salah satu upaya penyelesaian kredit macet oleh bank (studi di bank cabang pontianak)
198. Perkembangan investasi asing pada era otonomi daerah di prop riau
199. Tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan barang melalui jasa kereta api di pt. Herona express yk
200. Penegakan norma hukum dalam upaya kualitas garam beryodium di kab. Pati
201. Hak tertanggung untuk memperoleh penggantian biaya pengobatan dalam asuransi kesehatan gajah mada medical centre (gmc) yk
202. Pelaksanaan surety band di pt. Asuransi umum bumi putra muda 1967 cabang yk
203. Pelaksanaan kebijakan manajemen kepegawaian akibat pengalihan bentuk perusahaan jawatan ke perusahaan perseroan terbatas di pt. Tvri (persero)
204. Peranan dinas perhubungan prop. Diy dalam penyelenggaraan angkutan bus perkotaan di wilayah aglomerasi perkotaan yk
205. Pembebasan pengenaan pajak pertambahan nilai di bidang 206. Pelayanan niaga nasional dalam perspektif hukum bisnis
206. Fidusia sebagai jaminan kredit ditinjau dari segi pengamanannya dalam praktek di pt. Fif yk
207. Implementasi kebijakan pengurangan pajak bumi dan bangunan bagi veteran dalam sistem keuangan daerah di kab. Slema
0 comments:
Post a Comment